MEA 2015, Peluang atau Hambatan?

foto: pusakaindonesia.org

Akhir-akhir ini masyarakat ASEAN sedang dipusingkan perihal pemberlakuan pasar bebas yang akan berlangsung pada Desember tahun ini. Selalu ada 2 sisi mata uang. Ada yang optimis, namun tak sedikit pula yang pesimis. Banyak masyarakat kita mengkhawatirkan semakin kecilnya lapangan pekerjaan yang tersedia dikarenakan kedatangan WNA yang akan memperketat persaingan di Indonesia. Masyarakat berfikir, jika sekarang saja pengangguran masih sangat banyak bahkan semakin banyak, bagaimana nanti ketika pasar bebas ASEAN benar-benar diberlakukan?

Jujur saja, itu kekhawatiran yang mendasar. Karena kebanyakan dari kita tidak mempersiapkan diri kita dengan weapons tambahan, seperti softskill dan pengembangan diri lainnya. Kebanyakan hanya mempersiapkan dirinya sebagai pribadi pada umumnya. Tenggelam dikerumunan manusia dengan potensial, keahlian, weapon yang sama dan seadaanya.  Lalu bagaimana Ia dapat bersaing dan unggul dalam persaingan tersebut hingga dipilih?

Tentu solusi nya adalah kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Bukan hanya dari sisi akademis, tetapi dari segi keahlian dalam bersosialisasi dan softskill lainnya.

Lalu bagaimana pemerintah kita mempersiapkan masyarakatnya dalam menghadapi MEA ini?
Apa tindakan yang mereka lakukan? Adakah kualifikasi tertentu yang akan menguntungkan WNI?
Atau mungkin akan muncul peraturan yang sudah diterapkan oleh negara Malaysia yang dimana PNS nya hanyalah rakyat pribumi?

Berikut saya lampirkan antisipasi yang akan dilakukan pemerintah yang dikutip dari BBC.com

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, menyatakan tidak ingin "kecolongan" dan mengaku telah menyiapkan strategi dalam menghadapi pasar bebas tenaga kerja.

"Oke jabatan dibuka, sektor diperluas, tetapi syarat diperketat. Jadi buka tidak asal buka, bebas tidak asal bebas," katanya.

"Kita tidak mau tenaga kerja lokal yang sebetulnya berkualitas dan mampu, tetapi karena ada tenaga kerja asing jadi tergeser. 

Sejumlah syarat yang ditentukan antara lain kewajiban berbahasa Indonesia dan sertifikasi lembaga profesi terkait di dalam negeri.